SHARE

Jakarta, Info Berita Satu -Harus ada solusi penyelesaian dalam menghadapi permasalahan Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta. Kita tidak bisa juga menindak pengembang secara sepihak dan rakyat tidak boleh ditindak secara sepihak. Pengembang juga rugi, rakyat juga rugi jadi sama-sama rugi. Yang harus menyelesaikan persoalan ini Pemerintah. Demikian disampaikan Ketua Forum Rembuk Jakarta M Syukur disela-sela acara diskusi Pro Kontra Reklamasi.Untuk Siapa di Museum Bank Indonesia di Kota Tua Jakarta, Selasa (7/11/17).

Syukur menambahkan Pengembang, Warga dan Pemerintah duduk bareng untuk mencari jalan keluar. Mau jalan keluar apa tanya Stukur ?. Kalau pengembang mau ganti rugi apa warga terima ?. Apa pulau yang sudah jadi atau yang mau nimbun kan beda-beda kondisinya. Ada Pulau yang sudah bangun ruko dan ada Pulau yang sedang proses nimbun.

Kalau Gubernur DKI tegas tolak reklamasi. Tapi yang sudah timbun masih dalam kajian. Jadi saya bilang harus ada solusi terlebih Pulau C dan Pulau D kata Wapres lanjutkan bisa jadi kompromi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena Pulau C dan Pulau D tidak bisa bicara reklamasi lagi tapi bicara pemanfaatan tata ruang ungkap Syukur.

Bagaimana pemanfaatan untuk rakyat kan tidak semua Pulau Reklamasi dibangun apartemen. Informasi sesat kalau dibangun apartemen semua. 100% lahan area reklamasi 38%nya maksimal diambil pengembang, 47% untuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas khusus (fasus). Juga dibangun Rumah Ibadah dan taman rekreasi. 5% diambil Pemprov DKI.

Perlu pertemuan tripartit Pemerintah, Pengembang dan Masyarakat sekitar serta melibatkan pakar untuk merumuskan solusi. Bicara tata ruang Pengembang, Pemerintah lebih tau. Pak Anies Gubernur yang cerdas beliau faham apa yang dilakukan.dan komit membela rakyat dan tidak mungkin ngorbanin rakyat. Ketua Caranya duduk bareng temukan solusi pungkas Syukur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here