SHARE

[Foto: Tampak Pabrisal Disebalah Kanan]

Pabrisal: “Salah satu penyebab lesunya perekonomian daerah adalah salahnya kebijakan dalam menentukan kontraktor”

*

Jakarta, info BERITASATU– Menurut Analisa keuangan saat ini pertumbuhan ekonomi daerah sangat lesu dan relatif menurun jika dibandingkan dengan 2 atau 3 tahun sebelumnya, ini disebabkan adanya kesalahan regulasi atau kebijakan daerah dalam penggunaan anggaran daerah.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa saat ini setiap desa mendapatkan anggaran peningkatan kwalitas infrastruktur daerah setiap tahunnya, seharusnya anggaran ini dapat meningkatkan perekonomian daerah, anggaran daerah ini diperuntukkan untuk peningkatan infrastruktur daerah tersebut.

“Secara Teori sudah seharusnya penggunaan anggaran tersebut akan sangat berdampak dalam peningkatan perekonomian daerah walaupun penggunaannya untuk perbaikan infrastruktur, apa sebenarnya korelasinya antara perbaikan infrastruktur dengan peningkatan ekonomi daerah?”, Urainya melalui pesan tertulis pada pewarta, Jakarta Minggu (30/07)

Perlu benar-benar di analisa dengan hati hati agar penggunaan anggaran perbaikan infrastruktur apakah akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi daerah,

Banyak sekali pemimpin daerah yang tidak memiliki kemampuan menganalisa dalam penggunaan anggaran ini sehingga secara fisik terlihat daerah tersebut maju karena perbaikan infrastruktur akan tetapi perekonomian daerahnya tetap lesu , perlu diingat bahwa infrastruktur tersebut seiring dengan waktu akan mengalami kerusakan dan tentunya akan memerlukan biaya kembali untuk memperbaiki atau merawatnya.

Jika perekonomian daerah lesu maka infrastruktur yang rusak pastinya tidak akan bisa diperbaiki karena daerah tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan pendapatan daerah yang bisa memenuhi kebutuhan untuk merawat infrastruktur bahkan membuat infrastruktur baru untuk kemajuan ekonomi daerah tersebut.

Salah satu penyebab lesunya perekonomian daerah adalah salahnya kebijakan dalam menentukan kontraktor yang akan membuat infrastruktur yang menggunakan anggaran dari pemerintah pusat dimana kontraktor pelaksana pembuat infrastruktur bukanlah perusahaan daerah tersebut akan tetapi kontraktor dari jakarta atau kontraktor dari daerah daerah kota besar lainnya sehingga keuntungan projek pengembangan infrastruktur dibawa ke daerah lain dan ini akan menyebabkan tidak bergeraknya perekonomian daerah tersebut, belanja perusahaan bukan di daerah pengembangan infrastruktur tersebut melain di kota tempat perusahaan kontraktor itu berdiri.

Seorang kepala daerah harus memiliki kemampuan untuk membuat regulasi yang berpihak kepada rakyat daerahnya agar perekonomian daerah dapat berkembang. Penentuan kontraktor yang akan membangun infrastruktur daerahnya haruslah merupakan gotong royong perusahaan daerah atau minimal kerjasama perusahaan daerah setempat dengan kontraktor dari daerah lain.

Dengan regulasi ini akan menciptakan keuntungan perusahaan daerah yang mana uang juga akan. Digunakan di daerahnya sehingga perekonomian daerah tersebut bisa berkembang dan sangat memungkinkan timbulnya pengusaha pengusaha baru didaerah tersebut sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang baru.

Tidak hanya itu, efek dari penggunaan kontraktor lokal daerah akan meningkatkan daya saing daerah dimana akan timbul lapangan usahan baru sebagai penunjang kebutuhan kontraktor daerah seperti usaha peralatan kerja, usaha perbaikan peralatan, usaha bahan baku dan dapat dipastikan tenaga kerjapun akan banyak menggunakan putera daerah.

Dengan banyaknya masyarakat daerah tersebut mendapatkan uang dari projek pembangunan infrastruktur daerah maka kemampuan belanja masyarakat daerah akan tinggi sehingga dengan sendirinya perekonomian daerah akan meningkat (BRT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here