SHARE

Jakarta, Info Berita Satu -Tokoh Masyarakat Papua yang juga Ketua Dewan Adat Masyarakat Meepago, John MR Gobai dalam acara jumpa Pers di Jakarta menegaskan, bahwa dalam Renegosiasi dengan Freeport hendaknya kedua belah pihak juga melibatkan pemilik lahan yang di eksploitasi Freeport, kita harus diajak duduk bersama dalam memecahkan masalah tersebut. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, khususnya kepemilikan Tanah Adat, juga sudah mengatur hal tersebut.

John menambahkan sebagai pemilik gunung dan tanah adat harus dilibatkan dalam perundingan, jangan kemudian Pemerintah secara diam-diam menyelesaikan sendiri, kami datang kesini tidak mengemis saham, tapi masih banyak hal yang harus dibicarakan, saya berharap Presiden Jokowi atau Menko Maritim harus secepatnya hadir ke Papua untuk menyelesaikan hal ini,” tegas pria berkacamata ini.

John juga meminta seluruh perjanjian yang dihasilkan nanti hasilnya dituangkan dalam peraturan khusus, dan berkekuatan hukum tetap, serta terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat disinggung akan upaya akuisisi saham hingga 50 persen, John Gobai mengaku tidak yakin, karena nilainya cukup besar dan negara tidak mungkin bisa membelinya, kalau pembelian oleh BUMN maka akan mengorbankan perusahaan yang lain.

Saat ini sudah banyak pekerja Freeport yang di rumahkan bahkan di PHK, kami masyarakat Papua juga punya rasa Nasionalis sebagai bangsa Indonesia dan yang di PHK juga banyak dari daerah lain, hal tersebut tidak boleh dibiarkan, ini butuh keseriusan penyelesaian Freeport. “Kami kesini bukan untuk mengemis saham, tapi kami sebagai pemilik tanah adat agar diajak duduk bersama menyelesaikan masalah Freeport di Timika – Papua,” pungkasnya.(rd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here